ASTARANEWS.COM, Jakarta – Pemerintah memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menambahkan berbagai skema baru yang mencakup sektor pangan, perumahan, hingga perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar hari ini, dihadiri sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian BUMN, Keuangan, Pertanian, PUPR, dan Badan Pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa realisasi penyaluran KUR hingga Juni 2025 telah mencapai Rp131,84 triliun, atau hampir 45 persen dari total target sebesar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60 persen disalurkan ke sektor produksi, dengan jumlah debitur baru mencapai lebih dari 1 juta orang.
“Jadi KUR ini ada pertambahan, maka penyaluran KUR tadi juga disampaikan capaian per Juni ini sudah 50 persen, hampir mendekati 45 persen yaitu Rp131,84 triliun dari total yang ditargetkan penyaluran Rp300 triliun. Kemudian, sektor produksi 60 persen dan debitur baru sekitar 1.007.101 debitur serta gradasinya sudah mencapai targetnya 1,1 juta,” kata Airlangga usai rapat koordinasi bersama kementerian dan pelaku usaha, Kamis (3/7/2025).
Skema Baru untuk Tebu Rakyat dan Ekosistem Perumahan
Salah satu skema baru yang diluncurkan adalah KUR untuk tebu rakyat, dengan plafon kredit hingga Rp500 juta. Fasilitas ini dapat diberikan kepada individu maupun kelompok, termasuk petani yang bermitra dengan pabrik gula, baik milik BUMN maupun swasta.
“Nah selanjutnya, program baru di skema kredit KUR adalah satu untuk tebu rakyat, di mana tebu rakyat ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok. Program ini dapat juga untuk kelompok maupun perorangan dengan optik dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN,” ujar Airlangga.
Program ini, lanjut Airlangga, diharapkan mampu mendorong revitalisasi dan replanting tanaman tebu demi meningkatkan produktivitas. “Dengan demikian, revitalisasi penanaman kembali tebu diharapkan dapat meningkatkan hasil panen, mengingat tebu selama ini digunakan melebihi umur produktifnya,” ia menambahkan.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan skema KUR untuk ekosistem perumahan, khususnya bagi UMKM yang bergerak di sektor konstruksi. Plafon kreditnya ditingkatkan hingga Rp5 miliar.
“Untuk ekosistem perumahan. Pemerintah juga meluncurkan plafon yang dinaikkan hingga Rp5 miliar. Pemerintah memberikan dana tersebut untuk UMKM berupa kontraktor usaha menengah dan kecil yang memenuhi kriteria UMKM, yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover atau penjualan Rp50 miliar.” jelas Airlangga.
 dengan menambahkan berbagai skema baru yang mencakup sektor pangan){kind=link}